Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

651 PERTEMUAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG RI

PERTEMUAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG RI

WhatsApp Image 2019 12 19 at 13.14.29

JAKARTA | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Ridwan Mansur, SH, MH, dan Hakim Tinggi Dr. Diah Sulastri Dewi, SH, MH menghadiri acara “Pertemuan Kelompok Kerja Anak dan Perempuan” yang diselenggarakan oleh MA RI. Beliau berdua adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada nomenklatur MA untuk kelembagaan pembinaan hukum tersebut. Acara berlangsung mulai tanggal 17 s/d. 18 Desember 2019 di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi dan pembahasan isu-isu hukum: “Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum,’’  Adapun pola pembahasannya dengan cara mo-nev (monitoring dan evaluasi), yakni berdasarkan hasil monitoring terhadap materi hukum tersebut berikut implementasinya di lapangan selama ini. Selanjutnya dilakukan evaluasi demi perbaikan kelembagaan untuk kedepannya, baik itu menyangkut  isu perempuan berhadapan dengan hukum, maupun anak yang yang berhadapan dengan hukum dalam konteks accsess to justice. Diskusi dan pembahasan isu-isu hukum tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait.

WhatsApp Image 2019 12 19 at 13.14.27

WhatsApp Image 2019 12 19 at 13.14.28

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas