Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

649 KOREM 043 GATAM PERINGATI HARI JUANG TNI

KOREM 043 GATAM PERINGATI HARI JUANG TNI

TNI

Bandar Lampung, 17 Desember 2019. Memperingati Hari Juang TNI yang ke 74 tahun 2019 Korem 043 Gatam Danrem Bapak Taufiq Hanafi menyelenggarakan kegiatan syukuran yang dilaksanakan dihalaman Makodim 0410 Cimeng Bandar Lampung (17/12/2019) .
Undangan yang hadir dalam acara sebagian besar mewakili Forkompinda tersebut Assisten 1 mewakili Gubernur, Jaksa Tinggi mewakili Kajati, Hakim Tinggi mewakili Pimpinan PT Tanjungkarang, Kapolda Lampung dan undangan laonnya Wakil Pimpinan BRI Lampung dan ulama, tokoh masyarakat, veteran dan ditengah acara Hadir Ibu Eva Dwiana Anggota DPRD Prop Lampung sebagai Pembina Pramuka kwarda bandar Lampung.


Acara inti syukuran tersebut adalah pemberian tali asih kepada yatim piatu, warakawuri, Veteran pejuang.
Dalam sambutannya Danrem mengucapkan terimakasih kepa masyarakat lampung yang telah bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan pembangunan yang kondusif di Lampung.
Sehari sebelumnya telah dilaksanakan gelar kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung dipimpin langsung oleh Danrem Kolonel Taufiq Hanafi (16/12/2019).

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas