Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

647 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Bandar Lampung, 16 Desember 2019. Ketua PT Tanjungkarang Bp. H. Charis Mardiyanto, SH, MH mengikuti acara: “Rapat Koordinasi dan Evaluasi” di jajaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Sabtu, 14 Desember 2019. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dr. Priem Harjadi, SH, MH), dan pejabat lainnya. Materi rapat adalah menyangkut koordinasi kelembagaan di jajaran Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan evaluasi kinerja tahun anggaran 2019 dan dalam rangka menghadapi beban kerja tahun anggaran 2020, serta pembekalan-pembekalan tatakelola perkantoran lainnya.

Hasil dan prestasi kinerja yang sudah diperoleh wajib dipertahankan oleh semua satker, dan kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas