Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

627 PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0939

BANDAR LAMPUNG | Jum'at, 15 November 2019 Edy Pramono, SH, MH dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Charis Mardiyanto, SH, MH.Acara tersebut dihadiri semua Hakim Tinggi, para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada PT Tanjungkarang , dan beberapa undangan lain dari pejabat Pengadilan Negeri sekitarnya, serta keluarga Pejabat yang disumpah. Jabatan Edy Pramono, SH, MH sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Jambi Kelas I A.

Pada kesempatan tersebut Ketua PT Tanjungkarang dalam sambutannya pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Edy Pramono, SH, MH hari ini telah menapaki jenjang karir berikutnya. Oleh karena itu sebagai Hakim Tinggi harus bekerja dengan memegang teguh integritas dan profesionalitas dengan mengingat sumpah jabatannya. Selalu jaga citra, marwah dan wibawa peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Tinggi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari Pejabat yang baru dilantik, kemudian ucapan selamat datang dan selamat bekerja dari semua yang hadir  kepada Edy Pramono, SH, MH.

Berikut ini adalah dokumentasi acara pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat baru Hakim Tinggi Edy Pramono, SH, MH tersebut :

DSC 0923

DSC 0927

DSC 0949

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas