Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

580 RAPAT PANITIA PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

RAPAT PANITIA PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

 DSC 0245

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 24 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam rangka acara Pisah Sambut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang lama (Bp.Zaid Umar Bobsaid, SH, MH) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang baru (Charis Mardiyanto, SH., MH).

DSC 0248

Acara Pengantar Alih Tugas untuk Ketua Pengadilan Tanjungkarang yang lama akan dilangsungkan pada hari Rabu, 25 September 2019 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sedangkan acara penyambutan Ketua Pengadilan Tanjungkarang yang baru akan dilangsungkan pada hari Senin, 30 September 2019.

Pada hari Selasa-malam, 24 September 2019 dilangsungkan baca do’a bersama di rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan penceramah Ustad Asep M.

DSC 0263 DSC 0271

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas