Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

562 RAPAT KOORDINASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Rapat Koordinasi Kementrian Hukum dan HAM

WhatsApp Image 2019 09 10 at 14.01.46

Bandar Lampung | 9 September 2019 bertempat di convention hall begadang resto Bandar Lampung dilaksanakan rapat koordinasi Kementrian Hukum dan HAM bertemakan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum berasaskan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bertindak sebagai salah satu narasumber pada kegiatan tesebut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr.Diah Sulastri Dewi,SH.,MH. Narasumber lainnya yang hadir adalah Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kepala Divisi Peasyarakatan Kanwil Kemenkumham.

WhatsApp Image 2019 09 10 at 14.01.44 WhatsApp Image 2019 09 10 at 14.01.48

Hadir dalam acara unsur dari Kemenkumham, Kepolisian POLDA Lampung dan Polres, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan beberapa stakeholder yang berperan dalam perlindungan anak seperti Yayasan Pedul Generasi Muda, APKI, IPWIL dan Senat Mahasiswa Perguruan

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas