Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

493 SOSIALISASI DIRJEN BALI

SOSIALISASI HASIL PEMBINAAN DIRJEN BADILUM DI BALI PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0110

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 02 Juli 2019 Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Sosialisasi Hasil Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang diselenggarakan di Bali Tanggal 28 Juli 2019. Sosialisasi di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Ridwan Mansyur, SH.,MH dan Panitera ibu Sumarlina, SH.,MH.

Hasil Pembinaan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Bali berkaitan dengan persiapan penilaian Zona Integritas di lingkungan Badan Peradilan Umum oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Ridwan Mansyur, SH.,MH menyampaikan beberapa hal-hal yang harus disiapkan masing-masing Area Zona Integritas. Diharapkan masing-masing Area saling berkoordinasi dan mempersiapkan seluruh eviden.

DSC 0111

DSC 0113

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas