Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

479 PEMBINAAN KPT PERMA789

PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG TENTANG PERMA 7,8,9 TAHUN 2016

DSC 0287

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 12 Juni 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH melakukan rapat yang bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengingatkan kembali tentang Perma 7,8, dan 9 Tahun 2016. 

DSC 0284

Berkaitan dengan dimulainya kembali aktivitas perkantoran di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang setelah selesainya Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional maupun Pejabat Struktural, dan staf tentang Perma 7 tahun 2016 yang berkaitan tentang Penegakan Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, Perma 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya, serta Perma 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

DSC 0285

DSC 0286

DSC 0289

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas