Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

450 SOSIALISASI MANAJEMEN RESIKO

SOSIALISASI MANAJEMEN RESIKO

DSC 0306

BANDAR LAMPUNG | Jumat, 12 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan rapat Manajemen Risiko yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta narasumber Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung dan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Manajemen Risiko (Risk Management) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan perventif maupun korektif yang harus dilakukan. Dari acara sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan prosedur penanganan risiko yang seragam antara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta Satuan Kerja diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DSC 0307

DSC 0308

DSC 0310

DSC 0309

DSC 0313

DSC 0317

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas