Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

368 PENYERAHAN PENGHARGAAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI SE INDONESIA

Penyerahan Penghargaan Penerapan E-Court oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se Indonesia

Kamis, 22 November 2018 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dr.Herry Swantoro,SH.,MH.) bertempat di Novotel  Bandar Lampung menyerahkan penghargaan nasional kepada 27 Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang telah menerapkan e-court. Pemberian penghargaan ini dihadiri 30 Ketua Pengadilan Tinggi (PT) mewakili 352 Pengadilan Negeri (PN) se Indonesia Penghargaan terbaik diberikan sesuai rangking penilaian yaitu :

 1. Pengadilan Tinggi Jakarta

 2. Pengadilan Tinggi Semarang

 3. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Penghargaan terbaik diberikan kepada tiga Pengadilan Tinggi karena sukses mendorong jajaran Pengadilan Negeri di wilayahnya menerapkan e-court 100%. 

DSC 1228 DSC 1236

DSC 1250 DSC 1259

DSC 1265

DSC 1274 DSC 1276

Saat ini capaian penerapan e-court di Indonesia telah mencapai 96%. Direktur Jendreral Badan Peradilan Umum (Dr.Herry Swantoro,SH.,MH.) yakin sebelum tahun 2018 berakhir seluruh pengadilan di bawah Badan Peradilan Umum akan mencapai 100% dalam penerapan e-court. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Zaid Umar Bobsaid,Sh.,MH.) mengatakan bahwa penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini merupakan hasil kerja keras, cerdas dan ikhlas seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung. 

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas