Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

366 KUNJUNGAN KERJA DIRJEN BADILUM

Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Provinsi Lampung

Rabu, 21 November 2018 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dr.Herry Swantoro,SH.,MH.) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-court) serta meninjau Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018.

 

DSC 0155

 DSC 0158 DSC 0175

Pengadilan Negeri gedong Tataan merupakan satu dari 85 Pengadilan Negeri baru yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kepualauan Talaud, Sulawesi Utara. Meskipun operasional Pengadilan Negeri Gedong Tataan masih menggunakan gedung sementara, tetapi pelayanan yang diberikan sudah maksimal. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan, keberadaan PN.Gedong Tataan demikian penting dan strategis bagi pemerintah daerah serta masyarakat di Kabupaten Pesawan, Lampung.

DSC 0369  DSC 0272

Didamping Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Zaid Umar Bobsaid,SH.,MH.) dan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Damenta Alexander,SH.,M.Hum.), Bupati Pesawaran (Dendi Romadhona)dan FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan rombongan langsung meninjau sarana dan prasarana yang telah disiapkan bagi pelayanan para pencari keadilan. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan menggunakan gedung sementara fasilitas-fasilitas yang ada sudah luar biasa, sudah memenuhi kenyamanan para pencari keadilan. Tak lupa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah mendukung sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan bisa beroperasional. Selanjutnya tinjauan dilakukan kepada tanah untuk pembangunan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran seluas 1 Hektar. 

DSC 0386 DSC 0459

Setelah meninjau Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Direktur Badan Peradilan Umum (Herry Swantoro,SH.,MH.) meneruskan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Beserta beberapa Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia, tinjauan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aplikasi e-court dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang untuk pelayanan kepada pencari keadilan. 

DSC 0733

DSC 0766 DSC 0830 

Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia meninjau fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan aplikasi E-court. Untuk E-court Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah ada 1010 orang advokat yang terdaftar, 287 data advokat yang sudah terverifikasi dan menyusul 21 data advokat yang akan diverifikasi.

DSC 0937 DSC 0944

DSC 0982 DSC 1039

DSC 1049

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas