Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

316 BHAKTI SOSIAL OPERASI HERNIA DAN OPERASI KATARAK DI LAMPUNG TENGAH

BHAKTI SOSIAL OPERASI HERNIA DAN OPERASI KATARAK DI LAMPUNG TENGAH

 DSC 0055

GUNUNG SUGIH | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Dr. Herri Swantoro, SH.,MH meninjau lokasi kegiatan bhakti sosial yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya dan Rumah Sakit Harapan Bunda Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (28/7).

Kegiatan tersebut berlangsung atas dukungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Bekerjasama dengan PT Arya Nobel dan Tim Dokter yang didatangkan langsung dari pusat , sebanyak 30 pasien hernia menjalani operasi di RSUD Demang Sepulau Raya dan 226 pasien katarak dan lemak mata menjalani operasi di RS Harapan Bunda.

 

Berikut Dokumentasi di RSUD Demang Sepulau Raya :

DSC 0045

DSC 0065

DSC 0059

DSC 0063

DSC 0072

 

Berikut Dokumentasi di RS Harapan Bunda :

 DSC 0186

DSC 0170

DSC 0177

DSC 0172

DSC 0176

DSC 0180

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas