Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

303 HALAL BIHALAL 1439 H KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

HALAL BIHALAL 1439 H KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0421

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 28 Juni 2018 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pasca libur lebaran telah dilaksanakan halal bihalal keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

DSC 0346

 

Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta 10 Pengadilan Negeri Tingkat Pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang diwakili oleh 4 Pilar yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris. Hadir pula Tamu Undangan Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Bapak. Suwardi, SH.,MH. Tema Acara Halal Bihalal 1439 H ini yaitu Indahnya Kebersamaan Dapat Menjadikan Ketaqwaan dan Prestasi Kerja. Acara dibuka dengan pembacaan Ayat Suci Al Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta ceramah agama yang dipimpin oleh Ust. Ahmad Zakaria. 

DSC 0340

DSC 0351

DSC 0356

Acara Ditutup dengan bermusaffahah atau bersalam-salaman berjabat tangan dengan seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DSC 0421

DSC 0442

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas