Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

285 SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2018 SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG 2

SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2018 SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Bandar Lampung | Kamis tanggal 03 Mei 2018 bertempat diruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Acara dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Bapak. Mocammad Hatta, SH.,MH, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Sekretaris, dan Operator IT dari Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DSC 0118

Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi mengingatkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera tentang uang Konsinyasi. Para Ketua Pengadilan Negeri harus terus mengawasi Panitera dengan cara melihat buku bantu konsinyasi dan menyamakan dengan uang yang ada di bank.

DSC 0114

DSC 0119

Selanjutnya pembahasan materi PERMA 3 Tahun 2018 disampaikan oleh Bapak. Saurasi Silalahi, SH.,MH selaku Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Beliau menyampaikan bahwa PERMA 3 Tahun 2018 merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melanjutkan visi Mahkamah Agung RI karna Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang ideal salah satunya modern dan berbasis Teknologi Terpadu.

DSC 0168

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas