Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

901 USULAN PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU DWIWINDU SERTA PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA SATYA X XX DAN XXX TAHUN UNTUK PERIODE TAHUN 2021

USULAN PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU/ DWIWINDU SERTA PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA SATYA X, XX DAN XXX TAHUN UNTUK PERIODE TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 174/SEK/KP.05.8/1/2021 tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu/ Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2021.

Yang ditujukan Kepada : Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Berdasarkan undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, dengan ini disampikan beberapa hal tentang tata cara pengusulan untuk mendapatkan Penghargaan Satya Karya Sewindu  / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun untuk Periode Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan Surat dan lampiran selengkapnya :

Klik --> USULAN PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU/ DWIWINDU SERTA PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA TH 2021

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas