Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

278 BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Bimbingan Teknis Kepegawaian se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Bandar Lampung | Bertempat di Hotel Sheraton Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH membuka secara resmi Bimbingan Teknis Kepegawaian dengan Tema "Dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kita Tingkatkan Kualitas Kinerja Demi Terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI".

DSC 0879

Acara diselenggarakan selama 3 hari tanggal 4 April 2018 s.d 6 April 2018 dan diikuti oleh 40 Peserta yang terdiri dari Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Operator Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dari seluruh Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi mengharapkan acara Bimtek Kepegawaian ini dapat diikuti oleh seluruh peserta dengan sepenuh hati dan jangan menyiakan ilmu yang didapatkan.

Acara Bimtek Kepegawaian ini menghadirkan 5 narasumber dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI yaitu :

DSC 1014

Hanizar, SH.,M.Si 

(Kabag Pemberhentian dan Pensiun)

DSC 09262 DSC 0953 DSC 1022 DSC 0996

Dyah Marliana, S.Kom,MM

(Kasubbag Pemberhentian dan Pensiun)

Muzhar Khotib, S.IP, SH

(Kasubbag Pengembangan Pegawai)

M. Rio Ismail, ST.,MH.,MM

(Kasubbag Sertifikasi dan Angka Kredit)

Rahmi Fitriani AB, ST

Berikut Dokumentasi selama kegiatan berlangsung :

DSC 0887

DSC 0255

DSC 0241

DSC 0294

DSC 0274

DSC 0005

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas