Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

277 PENGAMBILAN SUMPAH PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI MENGGALA

Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Menggala

BANDAR LAMPUNG | Selasa (03/04) pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri menggala dari Bpk. Noor Ichwan Ichlas ria Adha, SH kepada Bpk. Yunizar Kilat Daya, SH.,MH. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH dan disaksikan oleh 2 Hakim Tinggi yaitu Bpk. Jesayas tarigan, SH.,M.Hum dan Bpk. Sugeng Budiyanto, SH.,MH.

DSC 0748

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi mengingatkan kembali Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. 

DSC 0758

DSC 0752

DSC 0771

DSC 0761

DSC 0785

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas