Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

267 PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DAN UNIVERSITAS LAMPUNG

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG | Bertempat diruang Sidang Utama Rektorat Lantai II Universitas Lampung telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan pendidikan dalam pemerintahan hukum (06/03). Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. Dekan FH Unila Armen Yasir, S.H., M.Hum dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Zaid Umar Bobsaid S.H., M.H didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Hi. Mochammad Hatta, S.H., M.H.

DSC 0343

Isi dalam Nota Kesepahaman berupa kesepakatan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengetahuan kepada masyarakat serta saling menunjang dalam pelaksanaan Negara terutama dalam bidang Hukum. Dalam sambutannya Rektor Unila Hasriadi Mat Akin mengatakan, semoga dalam penandatanganan nota kesepahaman ini dapat meningkatkan pendidikan mahasiswa dan mahasiswi Unila khususnya untuk FH Unila akan ada pembelajaran hukum lebih baik lagi sebagai salah satu transfer pengalaman kepada generasi penerus. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa lulusan Universitas Lampung sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia untuk mengabdi kepada Negara dan pada Penerimaan Calon Hakim Tahun 2017 lalu sebanyak 30 Mahasiswa Unila telah lolos untuk mengabdi kepada Negara. 

Berikut Dokumentasi Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

DSC 0337

DSC 0340

DSC 0343

DSC 0347

DSC 0349

DSC 0325

DSC 0323

DSC 0322

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas