Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

265 RAPAT TIM BAPERJAKAT PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

RAPAT TIM BAPERJAKAT PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Bandar Lampung | Bertempat diruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari selasa (27/02) telah dilaksanakan Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Rapat Tim Baperjakat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak. Hi. Mochammad Hatta, S.H., M.H selaku Ketua Baperjakat dan dihadiri oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi selaku anggota Baperjakat.

DSC 0309

Dalam rapat Baperjakat ini membahas tentang usulan jabatan struktural dan fungsional serta mutasi sebanyak 16 pegawai/pejabat. Rapat berlangsung dengan lancar dan hasil dari Rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan mengusulkan nama pegawai/pejabat tersebut untuk promosi serta mutasinya kepada pimpinan Mahkamah Agung RI.

DSC 0312 DSC 0313

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas