Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

259 PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BANK BAGI CPNS CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BANK BAGI CPNS/CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

Berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 85 /Bua.2/07/02/2018. Tanggal 15 Februari 2018. Tentang Pembukaan Rekening Tabungan Bank Bagi CPNS/ Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2017. Serta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah  Agung RI tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 90/SEK/KP.00.3/2/2018 perihal Penempatan, Pembinaan, Administrasi, dah Hak-hak Kepegawaian CPNS/ Calon Hakim. Yang di tujukan Kepada Yth. Para CPNS/ Calon Hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diberitahukan hal-hal  sebagai berikut:

1. Surat Kepala Biro Kepegawaian

2. Lampiran I Daftar Nama Bank Rekanan

3. Lampiran II Surat Pernyataan Kepemilikan Nomor Rekening

4. Lampiran III Formulir Rekening Tabungan Bank CPNS/ Calon Hakim

Dokumen Terlampir :

1. SURAT_KAROPEG.pdf

2. LAMPIRAN_1.pdf

3. LAMPIRAN_2_New.docx

4. LAMPIRAN_3_New.pdf


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas