Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

253 PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI

PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI

BANDAR LAMPUNG | Sehubungan dengan akan diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi maka pada hari Selasa (30/01) Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid,S.H.,M.H didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan Pembinaan dalam rangka persiapan launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi. 

DSC 0054 DSC 0039

Gambar 1 Pembinaan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih

 

DSC 0091 DSC 0127

Gambar 2 Pembinaan pada Pengadilan Negeri Kotabumi

 

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik dimana sistem dilakukan pada satu pintu atau satu tempat. agar pengguna peradilan tidak sulit dalam mencari informasi, PTSP didukung dengan Aplikasi berbasis IT yang memudahkan dan mempercepat proses pelayanan seperti pendaftaran gugatan secara online maupun e-persuratan. (Humas) 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas