Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

252 SOSIALISASI E LLK PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

SOSIALISASI E-LLK PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Bandar Lampung | Hari Senin (29/01) Bertempat diruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB . Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan Sosialisasi Aplikasi Elektronik Lembar Laporan Kerja (eLLK) dalam Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik (SIMARI) yang dihadiri Wakil Ketua, seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, dan staf. Sosialisasi ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak. ZAID UMAR BOBSAID, SH.,MH dan dibawakan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT yaitu bapak AZNEL MAHENDRA, S.Si.,MH.

DSC 0022

Dalam sosialisasi ini seluruh hakim dan pegawai diajarkan bagaimana cara mengisi e-LLK. Pengisian e-LLK ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi atasan terhadap kinerja bawahan sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja pegawai.

DSC 0011

DSC 0013


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas