Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

242 PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Penandatanganan Pakta Integritas Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Bandar Lampung, Selasa 09 Januari 2018 bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pukul 09.00 WIB telah dilaksanakannya Penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid,S.H.,M.H yang dihadiri Wakil Ketua, seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta staf pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

DSC 0016

Kegiatan ini dimulai dengan pembacaan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Bpk. Sahman Girsang, S.H.,M.Hum dan diikuti oleh seluruh peserta kegiatan tersebut.

DSC 0022

Penandatanganan Piagam Pakta Integritas di awali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Penandatanganan secara bergantian dan teratur mulai dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan hingga staf.

DSC 0027

DSC 0033


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas