Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

317 OPERASI HERNIA TERBANYAK DI LAMPUNG TENGAH RAIH REKOR MURI

OPERASI HERNIA TERBANYAK DI LAMPUNG TENGAH RAIH REKOR MURI

DSC 0424

GUNUNG SUGIH | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih meraih Rekor MURI atas kegiatan operasi Hernia terbanyak (29/7).

DSC 0439

Kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dihadiri oleh Pejabat Daerah setempat serta para pasien yang telah mengikuti kegiatan bakti sosial yang telah berlangsung selama 3 hari di RSUD Demang Sepulau Raya dan RS Harapan Bunda. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Herri Swantoro, SH.,MH didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH, Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Bapak Syamsul Arief, SH.,MH mendapatkan penghormatan dengan menerima piagam rekor MURI yang mencatatkan operasi hernia terbanyak dalam 1 hari. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaporkan jumlah pasien yang telah mengikuti kegiatan bakti sosial dan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan "FASTABIQUL KHAIRAT" atau "berlomba-lomba dalam kebaikan".

DSC 0418 DSC 0340

DSC 0325

DSC 0322

DSC 0393

DSC 0470

 

 

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas