Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

292 PEMBEKALAN CALON HAKIM SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PEMBEKALAN CALON HAKIM SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

BANDAR LAMPUNG | Rabu 16 Mei 2018 pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pembekalan Calon Hakim sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Para Narasumber serta dihadiri oleh seluruh Calon Hakim dari seluruh Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DSC 0120

Materi yang disampaikan pada acara Pembekalan ini terdiri dari 3 Sesi yaitu pada Sesi I Materi tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bpk. Mochamad Hatta, SH.,MH, Sesi II Materi tentang Implementasi SIPP yang disampaikan oleh Pengawas SIPP Bpk. Saurasi Silalahi, SH.,MH dan Sesi III Materi tentang Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Sekretaris RB ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH.

DSC 0107 DSC 0116
DSC 0141 DSC 0157
DSC 0108 DSC 0138
DSC 0168 DSC 0170
DSC 0147 DSC 0172
  DSC 0123

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas