PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN PERESMIAN COMMAND CENTER PADA BADAN PERADILAN UMUM
Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat dan Teleconference Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Charis Mardiyanto, SH., MH. dengan di dampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Roki Panjaitan, SH.,
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG HADIRI PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS WILAYAN BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
Dalam rangka untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021, maka sebagai langkah awal adalah melaksanakan Apel Deklarasi Pencanangan Zona Integritas mempertahankan WBK dan Menuju Predikat WBBM,
BIMBINGAN TEKNIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI SAKTI BERBASIS WEB PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari tanggal 5 April sampai dengan tanggal 7 April 2021 bertempat di Aula Hotel Radisson Lampung menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi SAKTI Berbasis Web
APEL DEKLARASI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
Bertempat di Kejaksaan Tinggi Lampung, Selasa 6 April 2021, Kejaksaan Tinggi Lampung melaksanakan Apel Deklarasi. Apel Deklarasi tersebut dilakukan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Bersih Birokrasi Melayani) tahun 2021. Sebagai langkah awal untuk kegiatan ini Kejaksaaan Tinggi melaksanakan Apel Deklarasi Pencanangan Zona Integritas mempertahankan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) menuju predikat WBBM. A cara Apel Deklarasi lengkap dihadiri oleh unsur Forkompinda Provinsi Lampung, yaitu Gubernur Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kapolda Lampung serta Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam apel ini diwakili oleh Hakim Tinggi Bapak Suprabowo SH, MH. (BN7421)
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas