YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG, CHARIS MARDIYANTO MEMIMPIN PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKADTEN INDONESIA
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Bp. H. Charis Mardiyanto, SH, MH) pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, melangsungkan acara Pengambilan Sumpah Advokad. Advokad-advokad yang baru diambil sumpahnya tersebut tergabung dalam Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI).
PENGHARGAAN PRESIDEN KEPADA HATTA ALI
Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengucapkan : Selamat kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) atas Anugerah Negara Berupa BINTANG MAHAPUTERA UTAMA atas jasa dan pengabdian Beliau kepada negara dan bangsa di bidang penegakan hukum.
SERVEILAN AKREDITAS PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN OLEH: TIM AKREDITAS PENJAMIN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
Satuan kerja Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 dilakukan penilaian surveilan APM (akreditasi penjaminan mutu) oleh Tim APM Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
WAKIL KETUA PT ROKI PANJAITAN DAN 2 HAKIM TINGGI IKUTI FGD EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK\
Bandar Lampung, Badan Litbang DIklat Mahkamah Agung RI hari ini 11 sampai 12 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Tulip menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). terkait dengan kegiatan penelitian tentang Eksistensi Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas