PENGANTAR ALIH TUGAS BAPAK H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH
BANDAR LAMPUNG | Jumat, 24 September 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilaksanakan Pengantar Alih Tugas Bapak H. Charis Mardiyanto, SH. MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang akan beralih tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVI TAHUN 2021
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 menyelenggarakan ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021. Ujian seleksi diselenggarakan di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibuka oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Aksir, SH. MH.
PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
JAKARTA | Rabu, 22 September 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan Acara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan 14 (empat belas) Ketua Pengadilan Tinggi dan 1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH. MH.
RAPAT RUTIN BULANAN
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan rapat yang rutin dilakukan setiap bulannya. Rapat Bulanan September 2021 ini dilaksanakan diruang Auditorium dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH dan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Roki Panjaitan, SH.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas